|
STP NUSA DUA BALI GELAR SEMINAR MANAGEMEN DESTINASI PARIWISATA |
|
Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua Bali menggelar Semianr Nasional Manajemen Destinasi Pariwisata Bali yang Bertanggung Jawab, hari Kamis tanggal 2 April 2009. Semianr serangkaian peringatan Dies Natalis XXXI STP Nusa Dua Bali yang dibuka Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Depbudpar Drs. I Gusti Putu Laksaguna, CHA, M.Sc, itu diikuti sekitar 100 orang peserta dari unsure Dinas Pariwisata se –Bali, perguruan tinggi pariwisata dan siswa – siswa SMA/SMK pariwisata se-Bali.
Di samping menampilkan keynote speaker Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Depbudpar Ir. Firmansyah Rachim, M.M, seminar itu juga menampilkan Dirut PT BTDC Ir. I Made Mandra, Direktur Nusa Dua Bali Tour Bagus Sudibya, Genaral Manager Bali Travel News Drs. Berata Ashrama, M.M dan Ketua Program Studi S-1 Destinasi Pariwisata STP Nusa Dua Bali IBG Agung Widana, SH, Dipl.TM, M.Par, sebagai pembicara.
Pada kesempatan itu, Firmansya Rachim menegaskan bahwa bali sangat tergantung kepada sector pariwisata mengingat sekitar 41 persen tenaga kerja di Bali menggantungkan sumber penghidupan dari sector ini. Mengingat baik-buruknya kondisi kepariwisataan Bali sangat memengaruhi tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali, maka sektor kepariwisataan itu wajib dikelola secara hati-hati dan bertanggungjawab.
Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang holistic dan terprogram dengan baik sekaligus memikirkan sumber-sumber pendanaannya sehingga pada saatnya nanti Bali benar-benar mampu mengelola daerahnya sebagai daerah tujuan pariwisata yang bertanggungjawab. “ Mengingat daya tarik utama pariwisata Bali bersumber dari kultur budaya manusia serta keindahaan alam Bali sangat tergantung dari kemampuan manusia Bali melestarikan budaya dan keindahan alam Bali yang notabene merupakam asset paling berharga bagi kepariwisataan Bali.” Katanya mengingatkan.
Ditemui di sela-sela kegiatan, Ketua STP Nusa Dua Bali, I Made Sudjana, S.E, M.M, mengatakan pelaksanaan seminar itu berkaitan erat dengan rencana pihaknya membuka S-1 Studi Destinasi Pariwisata (SDP). Ditegaskan pihaknya siap membuka program ini pada tahaun akademik 2009/2010 mendatang guna melengkapi Program S-1 Bisnis Hospitality (BHP) dan sejumlah Diploma III dan Diploma II yang telah lebih duluh ada “ Proposal sudah kita siapkan dan kirim ke Dikti,” katanya.
|
|
|
Wapres : Bandara Lombok Selesai Oktober 2009 |
|
Wakil Presiden Jusuf Kalla memasang target penyelesaian pembangunan Bandara Udara International Lombok, Nusa Tenggara Barat, Oktober 2009. Selesaianya pembangunan bandara dan fasilitas aksesnya menjadi prasyarat pembangunan kawasan Lombok Tourism Development Coorporation oleh Emaar LTD Corp, investor Dubai, Uni Emirat Arab.
Salah satu hambatan pembangunan kawasan LTDC yang ditemui saat kunjungan kerja adalah belum ditandatanganinya peraturan pemerintah (PP) tentang nilai jual obyek pajak lahan di kawasan LTDC. Untuk memastikan keluarnya PP itu, Wapres menelepon Menteri Sekretaris Kabinet Negara Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Lombok, Minggu 29 Maret 2009.
Wapres meminta Hatta dan Sri Mulyani untuk memastikan PP itu ditandatangani sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke London, Inggris, menghadiri KTT G-20, Senin 30 Maret 2009. Target penandatanganan PP itu adalah 2 April 2009, tetapi pada tanggal itu Presiden sedang berada di London.
Pembicaraan via telepon itu dilakukan di depan Gubernur NTB Muhammad Zainal Majdi, Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil dan Kepala Badan Pertanahan Negara Joyo Winoto. Semua yang hadir mendengar pembicaraan itu dan mendengar janji Hatta dan Sri Mulyani. Zainul yang semula khawatir akan hengkangnya Emaar karena kendala itu mengaku lega.
Direktur Utama PT Angkasa Pura I Bambang Darwoto menjelaskan, pembangunan bandara Lombok senilai Rp 802 miliar dibiayai dari PT Angkasa Pura I (Rp 652 miliar), Pemprov NTB (Rp 110 miliar) dan Pemkab Lombok Tengah (Rp 40 miliar).
Pembangunan runway seanjang 2750 meter sudah 70 persen dan rencanya luas terminal 12.000 meter persegi. Jalan akses, pasokan listrik dan air bersih tengah digarap sejumlah investor.
|
|
|
Emmar Tak Mau Lagi Tunda Rencana Investasi |
|
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan perusahaan Dubai Emaar Properties LLC tidak lagi menunda rencana investasi bidang pariwisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). “ Mereka (Emaar) tidak mau menunda lagi rencana investasi itu,” kata Kalla dalam rapat koordinasi di Bandara Selaparang, Mataram, Minggu 29 Maret 2009.
Wapres menegaskan hal itu setelah menjelaskan kendala investasi Emaar di Pulau Lombok, yakni persoalan administrasi yang harus segera dibereskan pemerintah Indonesia. Emaar Properties memperpanjang waktu selama tiga bulan ke depan terhitung 19 Maret hingga 19 Juni 2009, bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tahapan investasi yang belum tuntas.
Penegasan itu dikemukakan dalam rapat yang dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafei Djamal, Menneg BUMN Sofyan Jalil, Kepala BPN Joyo Winoto, Dirut PT.PLN Fachmi Muchtar, Dirjen Bina Marga Hermanto Dardak, Dirut PT. Angkasa Pura I Bambang Darwoto. Hadir Pula Gubernur NTB KH.M. Zainul Madji dan sejumlah pejabat pemerintah di wilayah NTB.
Menurut Wapres, rencana investasi emaar di Lombok Tengah senilai Rp. 6-7 triliun dalam 2 -3 tahun itu masih terkendala persoalan administrasi . “ Masih ada kendala administrasi di pihak kita ( Indonesia), ada 10 langkah atau persoalan yang harus segera dituntaskan dan hal ini akan ditindak lanjuti menteri terkait bersama gubernur dan bupati,” tambahnya.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia akan menuntaskan kendala investasi Emaar itu paling lambat pertengahan April mendatang agar satu bulan kemudian sudah ada pekerjaan fisik pembangunan kawasan wisata terpadu. Sedangkan uraian kegiatan percepatan penyelesaian proses investasi Emaar itu yakni penetapan Surat Keputusan (SK) Hak Pakai Lahan (HPL) atas nama Bali Tourism Development Coorporation (BTDC), sudah harus rampung 4 April 2009. Tanggungjawab pelaksanaan kegiatan berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB dan Pusat.
Sebelum, penetapan SK HPL terlebih dahulu ditetapakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang nilai tanah yang sudah harus ada tanggal 2 April 2009 oleh Departemen Keuangan. Uraian kegiatan lainnya yang harus segera dituntaskan yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BTDC untuk membentuk anak perusahaan yang harus digelar 6 April 2009 dan pembentukan PT. Emaar Properties LLC (Joint Venture Coorporation), 10 April mendatang.
Penerbitan Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga sudah harus rampung tanggal 12 April 2009 dalam pengawasan BKPM dan Departemen Keuangan. Sementara penerbitan surat pengesahaan terbentuknya anak perusahaan PT. Emaar Lombok oleh Menteri Hukum dan HAM dijadwalkan 14 April 2009.
Seperti diketahui, Emaar Properties berencana menginvestasikan Rp 21trilyun dalam kurun waktu 15 tahun pada tiga periode, setiap periode lima tahun dengan nilai investasi tujuh triliun rupiah. Dalam proses investasi pengembangan wisata terpadu di Lombok Tengah, NTB itu Emaar bekerja sama dengan PT BTDC untuk membentuk anak perusahaan atau perusahaan bersama.
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
|
| Results 5 - 8 of 9 |
